Blokir YouTube, Pemerintah RI Melakukan Pembodohan Masal?

Wednesday, 09.04.2008 15:21

Blokir YouTube, Pemerintah RI Melakukan Pembodohan Masal?

Kebijakan Pemerintah RI dalam menyikapi film Fitna sangat emosional dan terlihat berlebihan. Saya melihatnya sebagai proyeksi dari ketidakmampuan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional, sikap arogansi yang tidak bertanggung jawab dan juga pembodohan masal terselubung.

Sisi Emosional Sesaat
Sisi emosionalnya adalah Pemerintah RI menuntut YouTube secara sepihak untuk menghapuskan film Fitna dari situsnya dan mengancam akan memblokir YouTube jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Apakah demikian emosionalnya pemerintah kita sampai tidak pernah berpikir apa efek samping dari pemblokiran YouTube?

Film Fitna hanyalah satu sampai puluhan dibanding ribuan film yang dipublikasikan di YouTube. Apakah pemerintah tidak berpikir bahwa banyak kalangan di Indonesia menggantungkan diri dari YouTube untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mencerdaskan diri. Banyak kalangan itu adalah para pelajar, para akademisi, para praktisi multimedia, praktisi periklanan, dan juga profesional lainnya.

Sebagai contoh adalah saya sendiri. Saya adalah pengguna YouTube, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari YouTube. Saya dapat mempelajari berbagai macam tutorial tentang minat saya di bidang teknologi informasi seperti instalasi linux, troubleshooting, dan cara penggunaan program-program. Selain itu di bidang profesi yang saya pelajari yaitu profesi Psikologi, saya bisa mendapatkan contoh-contoh video tentang gambaran gangguan jiwa, contoh-contoh terapi psikologis untuk mengatasi gangguan kejiwaan.

Di YouTube, saya juga mendapatkan video-video lucu yang bisa menghibur sedikit kepenatan dalam beraktivitas, ataupun juga video-video informasi alternatif tentang bagaimana brutalnya TNI dalam membasmi RMS, atau tentang masalah pembantaian masal yang dilakukan pada rezim Soeharto.

Ketika dosen-dosen saya tahu tentang pemblokiran ini, mereka juga sangat menyayangkan kebijakan pemerintah ini, begitupula dengan anak tetangga rumah saya yang masih di SMA atau juga teman-teman saya yang sekarang bekerja di periklanan, mereka memang tidak setuju dengan film Fitna tapi lebih tidak setuju lagi dengan kebijakan pemerintah RI memblokir YouTube.

Langkah pemerintah dalam memblokir YouTube lebih terkesan emosional dengan mengatasnamakan kerukunan umat beragama, tanpa melihat sejauh mana peranan dari YouTube sendiri untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.

Ketidakmampuan Membangun Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis satu bangsa yang tendiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dan dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
http://www.idijakbar.com/seabad_idi/

Pemblokiran YouTube bisa jadi merupakan proyeksi dari ketidakmampuan Pemerintah RI untuk membangun Ketahanan Nasional yang kokoh yaitu ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sekiranya bisa menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peniadaan stimulus bukan suatu langkah terbaik, langkah yang utama justru bagaimana suatu individu ditanamkan nilai-nilai dalam menyikapi stimulus tersebut secara arif sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Sayangnya dari dahulu sampai sekarang, pemerintah terkesan lebih sering menggunakan teknik peniadaan stimulus daripada mendidik mental manusia Indonesia secara utuh dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam sendiri. Kita bisa melihat dari bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi konflik, mereka lebih mengutamakan kekerasan emosional dan anarkis dibandingkan dengan cara-cara yang lebih beradab dan damai karena mereka terbiasa meniadakan stimulus yang tidak disukai.

Pemblokiran YouTube ini adalah suatu upaya yang tidak memberi kesempatan pada masyarakat Indonesia untuk belajar menghadapi perbedaan-perbedaaan dan disinilah letak pembodohan masal yang kedua. Rakyat diajarkan menghadapi konflik dengan cara reaktif emosional dibandingkan dengan cara yang lebih intelektual.

Sikap Arogansi yang Tidak Bertanggung Jawab
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), Arogan adalah perasaan superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka memaksa atau kepongahan. Sikap Arogan ditunjukkan pemerintah dengan membuat surat ultimatum kepada para ISP untuk melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs yang memuat film Fitna. Anehnya tidak disebutkan secara jelas situs yang mana saja. Apakah pemerintah ingin cuci tangan dalam masalah ini, dan terkesan tidak mau disalahkan jika digugat oleh masyarakat Indonesia?

Kambing hitam yang paling mungkin adalah para ISP (Internet Service Provider) yang melakukan pemblokiran YouTube. ISP bisa disalahkan karena telah keliru menerjemahkan surat dari pemerintah RI. Jadi yang melakukan pembodohan masal adalah ISP bukan pemerintah RI, karena yang memblokir YouTube adalah ISP-ISP di Indonesia. Dan inilah yang saya sebut sebagai sikap arogansi yang tidak bertanggung jawab. Apakah ini yang akan dilakukan pemerintah ketika kebijakannya ini diprotes oleh banyak kalangan? (*semoga ini tidak terjadi)

Pembodohan Masal Terselubung?
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini sangat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah menyikapi film Fitna ini. Kebijakan ini cenderung jauh dari tujuan NKRI meskipun dengan alasan demi integritas dan kerukunan umat beragama.

Apakah dengan meniadakan stimulus pemerintah dapat menjamin adanya kerukunan umat beragama jika masyarakatnya tidak diajarkan dan dilatih untuk saling menerima perbedaan dan toleransi antar agama. Jadi jelas bahwa alasan untuk menutup YouTube hanya karena untuk menjaga kerukunan umat beragama adalah alasan klise yang bisa jadi hanya untuk membodohi beberapa kalangan di Indonesia yang bisa dibodohi.

Tolak Pemblokiran YouTube!
Dalam kasus ini, saya sendiri belajar bahwa peniadaan stimulus bukanlah suatu langkah efektif untuk mencegah suatu konflik. Peniadaan stimulus hanya bersifat mengurangi dalam jangka waktu sementara. Langkah yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan individu bersikap cerdas dalam menghadapi stimulus tersebut sehingga tidak terpengaruh pada hal negatif. Ini adalah langkah yang sulit namun lebih efektif untuk menghadapi era kebebasan yang menghujani kita dengan berbagai stimulus baik yang bersifat positif maupun negatif.

Sebagai tindak lanjut dari uraian pandangan yang telah saya sampaikan diatas, maka saya menggunakan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 yaitu dengan tegas menolak pemblokiran YouTube hanya karena kebijakan pemerintah Indonesia menyikapi Film Fitna.

Petisi Menolak Pemblokiran YouTube
http://www.petitiononline.com/utubeina/petition.html

ps: Postingan ini adalah opini pribadi saya, saya menyadari bahwa setiap orang tentunya memiliki opini dan sikap yang berbeda tentang kasus penutupan YouTube ini. Saya sangat menghargai perbedaan itu. Postingan ini juga tidak bermaksud sebagai perlawanan kepada pemerintahan yang berkuasa, tetapi sebagai pandangan terhadap suatu kebijakan pemerintah dilihat dari sisi pandang penerima kebijakan.

Tags: indonesia, refleksi, wawasan kebangsaan, youtube

Mood :

Blog adalah suatu representasi dari individu penulisnya, baik pikiran, pengalaman, perasaan dan sebagainya (Manungkarjono, 2007). Blog juga merupakan suatu hasil karya cipta yang dilindungi UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Anda tidak perlu mengcopy-paste keseluruhan artikel ini dan meletakkan di blog Anda, gunakanlah cara yang lebih elegan yaitu dengan pengutipan yang dilengkapi sumber informasi ataupun menggunakan alat kliping online seperti :

Anda juga tidak perlu memindahkan tulisan blog Anda di komentar blog ini, gunakanlah alamat trackback ini untuk menghubungkannya.
Terima kasih, semoga membawa manfaat.